Rekonstruksi Pembelajaran Budaya

oleh: Sidik Nugroho*)

Kecolongan Budaya

Dalam tulisannya di Jawa Pos tanggal 24 Agustus 2009, dosen dan peneliti pariwisata Universitas Widya Kartika Surabaya, Dewa Gde Satrya, mengajukan pertanyaan yang menempelak rasa kepemilikan kita atas beraneka kekayaan budaya bangsa: "… apakah kita telah memanfaatkan secara optimal warisan-warisan mahakarya itu sembari melestarikannya di zaman modern ini, ketimbang menggandrungi produk budaya modern dari negara asing (Barat)?"

Tulisannya itu mengurai dengan telak hal-hal apa saja yang selama ini telah kita pinggirkan dalam elemen-elemen budaya kita. Utamanya, ini berkaitan dengan yang baru-baru ini terjadi: klaim tari Pendet yang dilakukan oleh Malaysia – sesuai judul tulisannya Klaim Tari Pendet oleh Malaysia. Ya, Malaysia bukan hanya kali ini mencolong budaya kita. Sebelum ini, mereka mengklaim angklung, Reog Ponorogo, batik, dan yang cukup menghebohkan adalah lagu bertajuk Rasa Sayange sebagai milik mereka.

"Selama ini kebudayaan dipinggirkan. Pemerintah dan masyarakat tak lagi peduli," kata budayawan Radhar Panca Dahana, mengomentari hal ini. Dalam catatan sejarah Orde Lama, konflik antara Indonesia dengan Malaysia cukup tegang, walau kemudian di masa Orde Baru tampak harmonis. Namun, di masa kini mereka mulai menyulut kembali ketegangan konflik dengan perlakuan yang tidak baik terhadap beberapa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), klaim produk budaya, dan melanggar batas wilayah RI. Terhadap hal yang terakhir, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan reaksi cukup berani dengan menyatakan negara kita siap berperang untuk menjaga kedaulatan.

Jati Diri yang Punah

Ketegangan konflik yang dimuarakan dalam tindakan kekerasan atau perang yang bersimbah darah menjadi ciri khas negara-negara kapitalis yang merasa kuat dan cenderung serakah. Imbasnya belum tentu kemenangan dan kejayaan, namun bisa jadi keterpurukan. Nah, rasanya kita perlu memikirkan solusi lain yang perlu ditempuh mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengemas pembelajaran budaya dalam kelas-kelas di sekolah-sekolah kita.

Radhar Panca Dahana dan Dewa Gde Satrya benar. Kita telah kehilangan rasa memiliki – juga kehilangan upaya memikirkan manfaat – produk-produk budaya kita. Kita menyantap lahap-lahap produk-produk budaya kapitalis yang disuapkan lewat iklan, film, produk, dan siaran-siaran di televisi, sementara melupakan budaya bangsa sendiri dalam pendidikan kita.

Sementara itu pula, muncul pihak lain yang anti-kapitalis, yang resah melihat Amerika dan Barat menancapkan berbagai pengaruhnya di dunia global. Mereka kemudian melakukan kekerasan dengan mengadakan teror dan ledakan bom di mana-mana sebagai wujud perlawanan.

Kapitalisme tumbuh subur di negeri yang permai, yang telah didirikan dengan perjuangan para nasionalis yang mengucurkan darah. Terorisme diminati di negeri yang kini telah kehilangan pegangan dan lupa sejarah. Jikalau ini terus-menerus berlangsung, kita tidak akan pernah tahu akan jadi apa kita nantinya.

Merangkai Pembelajaran Budaya

Pembelajaran budaya, dalam kurikulum kita saat ini, paling tidak termaktub dalam tiga mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budi Pekerti. (Yang terakhir disebut tidak diajarkan di semua sekolah.) Sayangnya, ketiga bidang studi ini kalah saing bila dibandingkan dengan pelajaran ilmu pasti atau sains seperti Matematika, Kimia, atau Fisika. Sejak Indonesia berprestasi dan kini punya andil dalam berbagai perhelatan, lomba atau olimpiade bidang-bidang studi ilmu pasti tersebut, pembelajaran budaya tampak kian dinomorduakan.

Tentunya, prestasi-prestasi dalam bidang ilmu-ilmu pasti tersebut mengharumkan nama bangsa; tak serta-merta bisa dijadikan alasan untuk menuding kurangnya kegairahan pembelajaran budaya. Yang vital disoroti adalah bagaimana pembelajaran budaya itu sendiri diajarkan, sehingga tampak menarik sekaligus menantang. Dari situ para pengajar ilmu-ilmu sosial-budaya semestinya bercermin dan berefleksi: jika selama ini ada beraneka event yang merangsang para siswa untuk berlomba-lomba mengikuti suatu perlombaan sains, apa yang dapat dibuat untuk menggairahkan siswa mempelajari budaya?

Perlu ada upaya rekonstruksi dalam pembelajaran budaya – untuk mengasah kembali nasionalisme dan menumbuhkan kecintaan pada budaya bangsa sendiri. Rekonstruksi ini, paling tidak mencakup dua hal utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, modifikasi sumber belajar. Hal ini berkaitan dengan sering dikeluhkannya buku pelajaran ilmu-ilmu sosial yang monoton: kurang dinamis, banyak menghapal dan terkesan datar. Kurikulum sekarang sebenarnya telah memberikan cukup ruang untuk memantik dinamika itu. Dengan penetapan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam tiap mata pelajaran yang sudah menjadi acuan baku dalam pengembangan bahan ajar, mestinya buku-buku pelajaran sekarang dikemas lebih memikat dan memancing minat belajar para peserta didik.

Kedua, inovasi guru dalam mengemas pembelajaran; juga termasuk memodifikasi atas sumber belajar. Sedapat mungkin, ilmu-ilmu sosial dan budaya tersaji menarik dengan metode dan pendekatan yang beragam – tak melulu berisi ceramah. Guru-guru juga perlu memiliki penghayatan yang baik atas nilai-nilai luhur bangsa ini – yang perlu senantiasa diwariskan kepada para peserta didik. Meminjam istilah St. Kartono, seorang guru di Yogyakarta, seorang guru semestinya "tak hanya numpang hidup dari pendidikan, tapi menghidupi pendidikan."

Kalau bukan anak-anak didik kita yang kini masih sekolah, siapa lagi yang akan tetap mempertahankan budaya negeri ini? Semoga para guru dan pendidik tergugah untuk merekonstruksi kelas-kelas pembelajaran budaya kita. Baiklah kita berkaca pada sejarah yang menyebutkan bahwa bangsa ini di masa lalu memiliki banyak guru dan pendidik yang hebat. Ya, kalau mereka tidak hebat, Malaysia tidak mungkin mengimpor para pengajar dari negeri ini di masa lalu, 'kan? (*)

*) Guru SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo

Mengajarkan (Kembali) Pancasila

Pancasila di Zaman Presiden Soekarno

Setelah Jepang terhimpit akibat kekalahannya pada Perang Dunia ke-2, kita tahu Jepang membentuk BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sebuah sidang yang berlangsung sejak 29 Mei hingga 1 Juni 1945, pertanyaan besar yang muncul ke permukaan dalam sidang adalah, "Bila Indonesia merdeka, apa yang akan menjadi dasar negara?"

Mr. Muhammad Yamin, pada sidang tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan lima dasar negara, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dua hari berikutnya, 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengajukan lima dasar lain yang mirip, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial.

Segenap peserta sidang kemudian mendapat pencerahan setelah Ir. Soekarno maju untuk berpidato tentang dasar negara yang digagasnya pada tanggal 1 Juni 1945. Lima dasar yang dikemukan oleh Sukarno adalah Kebangsaan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan. Dasar-dasar itu diberi istilah Pancasila. Soekarno kemudian juga meringkas lagi lima hal itu menjadi tiga, atau disebut Trisila, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan. Terakhir, ia memaktubkan kelima hal itu dalam Ekasila, yaitu Gotong Royong.

Apa yang Soekarno sampaikan dalam pidatonya sebenarnya merupakan kristalisasi pemikirannya sejak tahun 1926 ketika ia menulis buku bertajuk Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Pidato Soekarno disambut baik, dikenang amat bersejarah; bahkan sempat tercatat bahwa pidatonya itu disambut dengan tepukan dan sorakan hadirin yang riuh-rendah.

Setelah Indonesia merdeka, yang menjadi tantangan berikutnya adalah ideologi yang memang sejak awal telah disinyalir oleh Soekarno sebagai kekuatan yang cukup besar dalam pidatonya, yaitu Islamisme. Bahkan antara tahun 1957 hingga 1959 ada pemikiran yang berkembang di Dewan Konstituante untuk merumuskan kembali dasar negara. Pilihannya ada tiga: Pancasila, Islam, atau Sosio-Demokrasi.

Namun Indonesia tetap menjunjung Pancasila sebagai dasar negara. Ini mengingatkan apa yang telah disampaikan Soekarno dalam pidatonya, "Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, mau pun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat ... kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'."

Pancasila di Zaman Orde Baru dan Reformasi

Di zaman Orde Baru, kita semua mengetahui suatu kenyataan pahit nan membosankan tentang kegiatan-kegiatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Alih-alih menjunjung Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Orde Baru lewat P4 malah menjadikan Pancasila sebagai dogma saja dengan cara yang begitu kaku. Posisi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi mulai luntur akibat datarnya dan membosakannya sesi-sesi tentang Pancasila yang dikemas dalam P4.

Ketika Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa, bangsa Indonesia mencari-cari lagi ideologi yang pas di era Reformasi. Buku-buku "haluan kiri" -- yang sebagian di antaranya memuat wacana filosofis dan ideologis yang liberal -- yang di masa Orde Baru dianggap mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara, diterbitkan di mana-mana, laris-manis seperti kacang goreng. Liberalisme, yang makin marak mewabah akibat arus globalisasi -- bahkan gaungnya terasa hingga kini -- membuat kita mulai berpikir ulang: apakah Pancasila tetap (dan akan terus) menjadi dasar negara?

Namun, Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa dan dasar negara, walau kita mungkin masih samar bagaimana kedudukannya yang amat tinggi itu bisa mewujud-nyata dalam keseharian berbangsa dan bernegara. Presiden SBY, dalam pidatonya tiga tahun silam menghimbau agar kita hendaknya "... meletakkan Pancasila sebagai rujukan, sumber inspirasi dan jendela solusi untuk menjawab tantangan nasional.... Sebab Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka." Hal ini amat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roeslan Abdulgani, bahwa Pancasila yang kita miliki bukan sekadar berisikan nilai-nilai statis, tetapi juga jiwa dinamis.

Tantangan bagi Dunia Pendidikan

Kini, di masa pengaruh kebudayaan asing semakin kuat terasa akibat globalisasi, perlu ada upaya untuk kembali menghadirkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang kokoh. Kedinamisan jiwa Pancasila -- seperti yang disampaikan Roeslan Abdulgani itu -- dapat diwujudkan lewat pendidikan.

Dr. Anhar Gonggong, seorang sejarawan, menyatakan dengan gamblang pendidikan Pancasila mengambil peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan secara memadai "... lewat ilmu sejarah, dengan menerangkan secara benar proses kelahiran dan perumusannya. Atau lewat ilmu kenegaraan, bagaimana kita bernegara secara Pancasilais. Jadi, Pancasila bisa berkembang dan tidak hanya sekadar dikunyah-kunyah sebagai alat verbalistik. Pancasila harus menjadi ide realistik."

Guru, baik dalam taraf pendidikan dasar dan menengah, perlu men-transfer jiwa Pancasila yang dinamis dalam diri anak didik kalau kita tak rela melihat generasi penerus bangsa makin parah digerogoti budaya serba-instan-dan-mudah ala Barat. Di hari lahirnya Pancasila ini, semoga guru, sebagai salah satu ujung tombak kemajuan bangsa, dapat merenungi lagi sejarah panjang kelahiran dan eksistensi Pancasila, dan upaya-upaya kita ke depan untuk hidup berdasarkan dasar negara yang lahir dari cita-cita luhur bapak-bapak bangsa kita. (*)

*) Guru IPS dan Kewarganegaraan SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, alumnus jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang.

Bukan Dinasihati, tapi Tambah Dimarahi

"Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah." (Maleakhi 4:6)

Menghadapi anak-anak nakal memang susah. Di sekolah tempat saya mengajar para guru dibiasakan untuk menuliskan catatan di buku agenda siswa bila seorang siswa berbuat onar selama di sekolah. Tujuannya agar siswa dapat dinasihati lebih lanjut di rumah oleh para orang tua. Nah, suatu ketika, seorang siswa membuat ulah.

Saya segera mengambil agendanya, hendak menuliskan sesuatu. Saat itulah siswa tersebut malah menangis. Tangisannya membuat hati saya sedih. Katanya sambil terisak, "Pak, kalau ditulisi di agenda, aku akan tambah dimarahi. Bahkan, kadang aku dipukul." Dia juga menceritakan kalau orang tuanya tidak peduli dengan apa pun alasan ia berbuat nakal; ia sudah terlanjur dicap nakal -- selalu nakal.

Sebagai guru yang tiap hari menghadapi ratusan siswa, saya tidak hapal kondisi keluarga tiap anak didik saya. Saya sempat kesal dengan tindakan orang tua yang saya harapkan memberikan tambahan nasihat baik-baik, justru tambah memarahi, tanpa mau mendengar dulu persoalan yang sebenarnya.

Kekesalan saya mungkin justru dikesalkan pula oleh para orang tua itu, karena bisa saja mereka menganggap saya tidak tahu banyak tentang tindak-tanduk anaknya di rumah. Yah... memang membesarkan anak bukan perkara yang mudah! Serba sulit dan menantang. Di atas semua itu, mari kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Jikalau Ia menitipkan kepada kita seorang anak untuk dibesarkan, Ia juga mempunyai kuasa untuk mengubah hati anak-anak itu untuk bertumbuh-kembang sesuai rencana-Nya.

"Mendidik berarti memberikan diri kita untuk dijadikan panutan, pertama-tama, lalu sumber pengetahuan."